Jakarta, – Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, menghadiri langsung penandatanganan perjanjian pinjam pakai lahan dan gedung bersama Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, sebagai langkah strategis mendukung Program Sekolah Rakyat Rintisan.

Penandatanganan ini dilakukan di kantor Kemensos RI di Jakarta, sebagai bentuk keseriusan Pemkab Sidrap dalam mendukung program pendidikan inklusif dan partisipatif yang digagas oleh Kemensos.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sidrap menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi pemanfaatan aset daerah, khususnya lahan dan gedung yang akan digunakan dalam tahap awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat. “Pemerintah daerah siap membantu penuh pelaksanaan program ini. Ini bentuk sinergi untuk mencerdaskan anak bangsa,” ujar Syaharuddin.

Kepala Dinas Sosial Sidrap, Hj. Wahidah Alwi, menjelaskan bahwa salah satu lokasi yang akan digunakan adalah Gedung SMP Negeri 6 Sidrap yang difungsikan sebagai sekolah rintisan tahap 1B. “Kita sudah siap dari segi lokasi dan administrasi,” terangnya.

Program Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari rencana nasional Kemensos untuk membuka akses pendidikan alternatif bagi anak-anak kurang mampu, anak penerima manfaat, serta anak dari keluarga dengan kesejahteraan rendah. Melalui skema pinjam pakai, Kemensos bekerja sama dengan 44 pemerintah daerah dan 3 universitas di Indonesia.

Pelaksanaan tahap pertama akan dimulai 14 Juli 2025, melibatkan 100 Sekolah Rakyat, lebih dari 9.700 siswa, dan ribuan tenaga pengajar termasuk guru, kepala sekolah, pendamping, serta guru agama. Target pembangunan gedung permanen direncanakan rampung pada September 2025, setelah itu seluruh aset yang digunakan akan dikembalikan kepada pemerintah daerah masing-masing.

Langkah kolaboratif ini menjadi tonggak awal menuju pemerataan pendidikan yang berkeadilan, termasuk di Kabupaten Sidrap yang menjadi salah satu daerah pelopor dalam pelaksanaan sekolah rakyat rintisan.