LapagalaNews – Sidrap, 14 Juli 2025 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menargetkan pengurangan angka kemiskinan secara signifikan dalam lima tahun ke depan. Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, menyampaikan bahwa sebanyak 15.000 warga miskin akan menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan daerah.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Bupati Syaharuddin dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Sosial yang digelar pada 13 Juli 2025. Forum tersebut turut dihadiri oleh jajaran Dinas Sosial, para kepala desa dan lurah, serta perwakilan dari Kementerian Sosial RI.

Acara berlangsung di Kantor Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai bagian dari agenda tahunan pemetaan dan perencanaan sosial di daerah.

Kemiskinan masih menjadi isu krusial di Sidrap. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sidrap, jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 15.480 orang, atau sekitar 5,02% dari total penduduk. Target 15.000 warga yang disebut Bupati mencerminkan langkah strategis yang berorientasi pada pengurangan angka tersebut secara realistis dan terukur.

Beberapa media lokal turut mengulas pernyataan ini:
• Ajatappareng Online menyoroti tantangan dalam pendataan dan program yang telah berjalan seperti BPJS gratis dan transisi ke Data SEN. Disebutkan tingkat kesalahan data masih mencapai 20%, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor.
• Katasulsel.com lebih fokus pada sisi komitmen pemerintah daerah, menyoroti dasar data BPS sebagai pijakan langkah konkret Bupati.
• Merpos News memuat respons masyarakat yang mengharapkan kejelasan program, transparansi pelaksanaan, dan pelibatan aktif masyarakat desa.

Tanggapan publik secara umum menunjukkan optimisme namun juga kewaspadaan, terutama dalam menanti realisasi program secara adil dan terbuka.

Hingga saat ini, belum ada rincian teknis resmi yang dirilis pemerintah terkait strategi pencapaian target tersebut. Namun koordinasi antarinstansi dan pemerintahan desa dikabarkan akan diperkuat dalam waktu dekat.

Pernyataan Bupati Sidrap mengenai pengentasan 15.000 warga dari kemiskinan memiliki dasar data BPS dan disampaikan dalam forum resmi pemerintahan. Meski disambut positif oleh berbagai pihak, tantangan utama ada pada keakuratan data, transparansi eksekusi, dan partisipasi publik. LapagalaNews sebagai media independen akan terus mengawal kebijakan ini dan menyajikan laporan berimbang kepada masyarakat.