Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memastikan pembangunan lima tahun ke depan berjalan selaras dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat. Dalam rapat pembahasan tersebut, hadir sejumlah pihak dari legislatif maupun eksekutif, termasuk anggota DPRD Sulsel, Bappeda Provinsi, dan Bappeda dari berbagai kabupaten/kota.

Pertemuan ini membahas penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Sulsel, khususnya di sektor-sektor strategis seperti pertanian, peternakan, dan infrastruktur dasar. Tiap daerah menyampaikan kondisi serta usulan program prioritas yang mencerminkan karakteristik wilayah masing-masing.

Hadir dalam forum ini sejumlah anggota DPRD Sulsel, termasuk Asman, S.E., serta perwakilan Bappeda Provinsi Sulsel dan Bappeda dari kabupaten/kota, seperti Makassar, Maros, Bone, Bulukumba, dan Jeneponto. Forum ini menjadi ajang dialog antara perencana kebijakan dari tingkat lokal dan provinsi.

Pembahasan dilakukan dalam forum resmi antar pemerintah daerah yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, bertempat di Makassar.

Rapat pembahasan berlangsung pada pertengahan Juli 2025, sebagai bagian dari rangkaian penyusunan dokumen RPJMD Sulsel 2025–2030.

RPJMD merupakan dokumen strategis lima tahunan yang akan menjadi acuan pembangunan di seluruh daerah di Sulawesi Selatan. Tanpa penyelarasan antara provinsi dan kabupaten/kota, kebijakan pembangunan dikhawatirkan tidak sinkron dan kurang efektif. Oleh karena itu, masukan dari berbagai daerah menjadi krusial agar RPJMD benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat dan potensi lokal.

Setiap Bappeda kabupaten/kota menyampaikan pemaparan kondisi terkini serta usulan pembangunan. Misalnya:

• Kota Makassar menyoroti penurunan luas lahan pertanian akibat pesatnya urbanisasi. Meski begitu, kerja sama dengan DPRD provinsi terus dijaga untuk melindungi komoditas yang masih potensial.
• Kabupaten Maros menekankan pentingnya normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur jalan untuk menunjang distribusi hasil pertanian dan peternakan.
• Kabupaten Bone menyatakan bahwa sektor peternakan menjadi fokus utama, meskipun pertanian masih memberi dampak positif secara ekonomi.
• Kabupaten Bulukumba mengusulkan program vaksinasi sapi guna mencegah wabah, dan menyebutkan bahwa kopi mulai menjadi komoditas unggulan daerah.
• Kabupaten Jeneponto menyoroti keberhasilannya sebagai sentra produksi garam, serta mulai mengembangkan potensi ternak kuda sebagai sektor unggulan baru.

Pembahasan RPJMD ini bukan sekadar pertemuan teknis, melainkan upaya menyusun arah pembangunan Sulsel secara partisipatif dan berkelanjutan. Keterlibatan lintas kabupaten/kota menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas wilayah dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap tantangan dan peluang di masa depan.