MAKASSAR, LAPAGALA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, khususnya pada komoditas unggulan seperti tuna. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel, Dr. M. Ilyas, ST., M.Sc., dalam Pertemuan Tahunan Unit Pengelola Perikanan (UPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713, 714, dan 715, Rabu (16/7/2025) di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Ipteks Unhas ini dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Komjen Pol (Purn) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., serta diikuti oleh 136 peserta dari unsur pemerintah daerah, akademisi, asosiasi perikanan, dan mitra strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

M. Ilyas menyatakan bahwa pengelolaan perikanan yang berkelanjutan sangat bergantung pada data potensi yang akurat dan terkini.

“Kita butuh data akurat dan terupdate terkait potensi perikanan laut. Ini penting agar kebijakan pemanfaatan sumber daya tidak over eksploitasi dan tetap berkelanjutan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sinergi antar level pemerintahan, dari pusat hingga kabupaten, menjadi kunci dalam tata kelola laut, terutama dalam penerapan kuota penangkapan ikan.

Terkait konservasi, Ilyas menyebutkan bahwa Pemprov Sulsel menargetkan konservasi laut seluas 860.000 hektare. Sebagian kawasan tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, serta dicadangkan oleh Gubernur Sulsel.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga mendorong peningkatan kualitas peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) menjadi skala 1:50.000 untuk menunjang navigasi ekonomi biru yang dicanangkan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

Adapun luas perairan laut Sulsel mencapai 45.330,55 km². Sulsel juga tercatat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mengintegrasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) ke RTRW (Perda No. 3 Tahun 2022), sehingga memberikan kepastian hukum pemanfaatan ruang laut sesuai zonasi. Atas capaian ini, Gubernur Sulsel menerima penghargaan Penataan Ruang Laut Terbaik, Senin (15/7/2025).

Dirjen Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, dalam sambutannya menekankan perlunya adaptasi dan sinergi dalam menghadapi tantangan sektor kelautan.

“Kita semua menyadari bahwa tantangan sektor kelautan terus berkembang. Oleh karena itu, proses adaptasi harus terus dilakukan agar tujuan utama kita, yaitu peningkatan kesejahteraan nelayan, dapat tercapai secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan lima program strategis ekonomi biru KKP, yaitu:

1. Perluasan kawasan konservasi perairan
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota
3. Pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan
4. Pengawasan wilayah pesisir dan pulau kecil
5. Pengendalian sampah plastik laut

Sementara itu, Rektor Unhas Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., menyatakan komitmen Unhas dalam mendukung penguatan pengelolaan perikanan nasional, khususnya di WPPNRI 713.

“Kami siap mendukung penuh KKP. Harapan kami, WPP 713 bisa menjadi percontohan nasional,” ungkap Prof. JJ.

Pertemuan UPP ini dijadwalkan berlangsung hingga Jumat (18/7), dengan agenda merumuskan rekomendasi strategis pengelolaan perikanan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia. Adapun WPPNRI 713 mencakup Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; WPPNRI 714 meliputi Teluk Tolo dan Laut Banda; sedangkan WPPNRI 715 mencakup Laut Maluku hingga Teluk Berau.