Makassar, 20 Juli 2025 — Penolakan terhadap konser grup musik asal Inggris, HONNE, yang dijadwalkan tampil di Kota Makassar pada 31 Juli 2025, mencuat dari kalangan legislatif. Alasannya bukan semata-mata karena pertimbangan hiburan, melainkan dugaan bahwa grup musik tersebut mendukung kampanye LGBT yang dianggap tidak sesuai dengan norma lokal.

Penolakan disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar. Anggota Komisi A DPRD, Andi Hadi Ibrahim Baso, menyatakan sikap tegas mewakili fraksinya.

Yang ditolak adalah konser musik HONNE yang rencananya akan digelar di Makassar. Konser ini merupakan bagian dari tur grup musik tersebut di Asia Tenggara.

Pernyataan resmi dari Fraksi PKS disampaikan pada Jumat, 18 Juli 2025.

Konser direncanakan berlangsung di Kota Makassar, meski lokasi spesifik belum diumumkan secara resmi oleh pihak promotor.

Menurut Andi Hadi, konser ini tidak sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Ia menilai keberadaan grup musik yang dikaitkan dengan dukungan terhadap LGBT dapat memicu keresahan publik dan bertentangan dengan nilai-nilai lokal.
“Fraksi PKS menolak! Konser ini tidak sesuai dengan norma agama dan budaya kita. Salah satu kota dalam tur mereka adalah Makassar, dan kami menilai kegiatan ini tidak layak dilaksanakan di sini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Andi Hadi mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk membuat regulasi yang lebih tegas dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) inisiatif terkait pelarangan aktivitas yang dianggap mendukung LGBT.
“Kami meminta Pemkot segera mengadakan Perda inisiatif tentang LGBT. Ini bertentangan dengan budaya Bugis-Makassar serta nilai-nilai suku lain di Sulsel,” ujarnya.

Menanggapi desakan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa pihaknya akan memeriksa terlebih dahulu perizinan konser sebelum mengambil sikap lebih lanjut.
“Kita akan cek dulu izinnya. Setelah itu, kami akan ambil sikap sesuai regulasi yang berlaku,” kata Munafri.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi atau tanggapan resmi dari pihak promotor konser maupun manajemen grup HONNE terkait penolakan ini. Namun isu ini diperkirakan akan memicu diskusi publik yang cukup luas, terutama menyangkut batasan antara kebebasan berekspresi dan nilai-nilai kearifan lokal.