MAJENE, LAPAGALA.COM — Pernyataan Wakil Bupati Majene, Andi Ritamariani, terkait rencana mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) berkinerja buruk ke Kecamatan Ulumanda menuai polemik. Ucapan yang dinilai merendahkan itu memicu kemarahan warga setempat hingga melakukan aksi unjuk rasa dan memblokade Jalan Trans Sulawesi di Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Sabtu (19/7/2025).

Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan oleh Andi Ritamariani saat memimpin Apel Pagi pada awal Juli 2025 lalu. Dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial, Wakil Bupati menyebut bahwa ASN yang “macam-macam” akan dimutasi ke Ulumanda.

“Tatta tattangai bandimo tia (sudah pasti), akan dilakukan mutasi, mulai eselon 2, 3, 4. Kalau ada yang macam-macam ubawa dzai (akan saya bawa) di Ulumanda,” ujar Andi Ritamariani dalam video yang beredar luas.

Warga Ulumanda Tersinggung, Gelar Aksi Tutup Jalan

Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari masyarakat Ulumanda. Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Ulumanda menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk kekecewaan dan penolakan atas ucapan tersebut.

Aksi dilakukan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Salutambung, yang merupakan akses vital penghubung antarwilayah. Akibatnya, arus lalu lintas sempat terganggu dan terjadi antrean kendaraan panjang di kedua arah.

“Aksi ini adalah bentuk kemarahan dan kekecewaan mendalam atas pernyataan Wakil Bupati Majene yang menyebut bahwa ASN yang tidak disiplin akan dipindahkan ke Ulumanda,” ungkap Aldi Tandeallo, Koordinator Aksi, kepada awak media.

Masyarakat Tersinggung, Minta Permintaan Maaf Terbuka

Aldi menyebut pernyataan tersebut tidak hanya bersifat merendahkan, tetapi juga mencerminkan cara pandang diskriminatif terhadap daerah tertinggal.

“Seolah-olah Ulumanda ini tempat ‘pembuangan’, tempat terburuk, tempat tak layak. Padahal kami adalah masyarakat yang bertahan dalam keterbatasan akibat minimnya perhatian pemerintah,” tegasnya.

Ia juga menilai ucapan itu merupakan bentuk stigmatisasi yang semakin menjauhkan Ulumanda dari perhatian pembangunan daerah.

“Ucapan itu telah melukai harga diri masyarakat Ulumanda. Kami selama ini dipinggirkan dari prioritas pembangunan, dan sekarang justru dianggap tempat hukuman bagi ASN yang dianggap bermasalah,” lanjut Aldi.

Desakan kepada Wakil Bupati untuk Minta Maaf

Aliansi Masyarakat Ulumanda secara tegas mendesak agar Wakil Bupati Andi Ritamariani segera datang ke wilayah mereka dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada warga.

“Kami menuntut Wakil Bupati Majene untuk hadir langsung ke Ulumanda dan meminta maaf di hadapan masyarakat. Itu bentuk tanggung jawab moral dan kepemimpinan,” kata Aldi Tandeallo.

Ia menambahkan bahwa apabila tuntutan tersebut diabaikan, aksi serupa bahkan lebih besar akan kembali dilakukan. Masyarakat akan terus menyuarakan hak mereka hingga mendapatkan penghormatan yang layak dari pemerintah.

“Jika suara kami hari ini tak didengar, maka aksi ini bukan yang terakhir. Kami akan terus bersuara sampai pemerintah belajar menghormati masyarakat yang hidup jauh dari pusat kekuasaan,” tutupnya.

Polemik Mencerminkan Luka Lama Daerah Terpencil

Kontroversi ini menjadi gambaran nyata ketimpangan komunikasi antara elite daerah dan masyarakat di wilayah terpencil. Pernyataan yang dinilai sederhana bagi sebagian pejabat, dapat menimbulkan luka dalam di komunitas yang merasa tersisih.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Wakil Bupati Majene terkait tuntutan masyarakat Ulumanda.