Makassar, Lapagala.com – Aliansi Pemerhati Pendidikan Sulawesi Selatan kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid 2, Selasa (23/7/2025), di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel dan Mapolda Sulsel. Aksi ini merupakan bentuk desakan keras agar aparat penegak hukum segera mengusut dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan penyimpangan anggaran di lingkungan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Negeri Makassar (UNM).

Koordinator lapangan aksi, Erwin, menegaskan bahwa unjuk rasa ini adalah kelanjutan dari laporan resmi yang sebelumnya telah disampaikan kepada Kejati Sulsel.

“Biaya yang dibebankan kepada mahasiswa PPG sebesar Rp900.000 per orang tidak transparan, tidak berdasarkan SK Rektor maupun regulasi Kementerian. Terlebih, dana tersebut tidak disetor ke rekening resmi institusi, melainkan ke rekening atas nama alumni. Ini indikasi kuat adanya pelanggaran serius,” kata Erwin dalam orasinya.

Aliansi juga mengungkapkan adanya dugaan markup harga pada perangkat wisuda, seperti map, sleber, syal, dan dokumentasi. Menurut mereka, harga pasar jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang dibebankan kepada mahasiswa, yang memunculkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh panitia pelaksana.

“Ini bukan hanya sekadar pungutan liar, tapi sudah mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi. Integritas institusi pendidikan dipertaruhkan,” tegas Erwin.

Selain dugaan pungli, Aliansi juga menyoroti proyek revitalisasi UNM senilai Rp87 miliar yang bersumber dari program Percepatan Reformasi Perguruan Tinggi Kemendikbudristek. Proyek tersebut diduga penuh dengan penyimpangan dalam pelaksanaan teknis maupun administrasi.

“Hari ini integritas aparat penegak hukum Sulsel sedang diuji. Kami minta Kejati dan Polda Sulsel segera membuka dan menuntaskan penyelidikan dua kasus besar ini,” ujar Erwin.

Aliansi menyatakan bahwa gerakan mereka merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga dunia pendidikan dari praktik koruptif. Mereka juga menegaskan akan terus melakukan aksi lanjutan jika tuntutan tersebut tidak segera direspons oleh aparat penegak hukum.

“Jangan biarkan kampus dijadikan ladang bancakan oleh oknum. Kami akan terus bersuara hingga keadilan ditegakkan,” pungkasnya.