Jakarta, lapagala.com – Bukan main penghasilan anggota DPR. Para wakil rakyat di periode 2024-2029 ternyata mendapat kenaikan gaji. Penambahan pemasukan dikarenakan para legislator tak lagi dapat rumah dinas. Di sisi lain, rakyat masih megap-megap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sungguh ironis.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin blak-blakan soal take home pay atau gaji bersih yang didapat anggota DPR setiap bulan, bisa mencapai lebih dari Rp100 juta. Dia bilang ada penambahan sekitar Rp50 juta sebagai pengganti hilangnya fasilitas rumah dinas bagi para anggota dewan. “Kan, tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah Rp50 juta.

Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 juta, so what gitu loh,” kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Hasanuddin mengaku jumlah itu lebih dari cukup. Sehingga, jika dibagi setiap hari, setiap anggota DPR bisa mendapat sekitar Rp3 juta. “Bayangkan saja kalau dibagi Rp3 juta, bayangkan kalau dengan, mohon maaf ya, dengan wartawan sehari berapa ya? Iya. Saya sudah bersyukur, buat saya bersyukur sekali.

Terus disebut, wah buka rahasia, ya enggak lah, uang kalian juga itu,” kata Hasanuddin. Nampaknya sikap terbuka Hasanuddin merupakan respons untuk rekannya sesama legislator di Senayan. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin sempat menyebut politikus sulit untuk mendapatkan uang halal. Dia menyebut perilaku korup tak hanya berlaku bagi politikus. Menurut dia, perilaku korup terjadi di hampir semua sektor kehidupan. Dia bilang, banyak belajar sejak menjadi aktivis organisasi selama menjadi mahasiswa. “Jangankan di organisasi, di keluarga aja, saya pun ya enggak semuanya terus terang itu soal duit itu.

Dari mana dapatnya gitu ya, yang penting istri sama anak tercukupi. Hanya kita bisa pastikan cara mendapatkannya itu berusaha betul halalan toyyiban,” kata Arse dalam diskusi ICW, Senin (11/8/2025). “Walaupun itu sulit, sulit, sulit, sulit, dalam mungkin kehidupan dunia. Tapi ya kita tetap berusaha untuk tetap bertanggung jawab,” imbuhnya. Terlepas dari halal atau haram, faktanya isi dompet para wakil rakyat terlalu jomplang dari yang katanya mereka ‘wakilkan’. Data BPS per Februari 2025, rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia adalah sekitar Rp 78,6 juta per tahun.

Untuk mendapatkan rata-rata penghasilan harian, angka tersebut perlu dibagi dengan jumlah hari dalam setahun, yaitu 365. Jadi, Rp78.600.000/365 = Rp215.342,47. Dibulatkan, menjadi sekitar Rp215.000 per hari. Dengan uang segini, jangan harap bisa foya-foya, duit lebih untuk ditabung pun tak ada. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, Indeks Menabung Konsumen (IMK) berada di level 82,2 pada Juli 2025.

Anjlok 1,6 poin ketimbang Juni 2025. Direktur Group Riset LPS, Seto Wardono mengatakan, niat menabung masyarakat turun, karena melonjaknya pengeluaran. “Perkembangan ini mencerminkan intensitas dan niat menabung konsumen yang melandai seiring dengan meningkatnya pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan pada awal tahun ajaran baru, di tengah pemberian stimulus ekonomi dalam jangka pendek,” kata Seto, Jakarta, dikutip Selasa (12/8/2025). Asal tahu saja, IMK merupakan indikator yang menunjukkan niat dan kemampuan menabung konsumen. Level IMK di atas 100 menunjukkan niat dan kemampuan menabung konsumen yang tinggi.