MAKASSAR, Lapagala.com – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Urusan Persandian di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (19/8/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan Daerah BSSN, sejalan dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perpres Nomor 28 Tahun 2021 tentang BSSN, serta RPJMN 2025–2029.

Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sulsel atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan karena sudah mengizinkan kami melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah tahun 2025 ini,” ujarnya.

Danang menegaskan, Bimtek ini penting untuk meningkatkan kesiapan pemerintah daerah menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, termasuk dalam melindungi data strategis di daerah baru seperti Papua.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel, A. Winarno Eka Putra, menekankan pentingnya posisi Sulsel sebagai pusat pengembangan teknologi informasi dan persandian di Kawasan Timur Indonesia.

“Sulsel tepat disebut sebagai hub Indonesia Timur,” katanya.

Winarno mengungkapkan, pengalaman menghadapi serangan siber beberapa tahun lalu menjadi pelajaran berharga bagi Sulsel. Kini, Pemprov semakin siap dengan sistem pengelolaan data, tanda tangan elektronik, dan tata kelola keamanan informasi yang lebih kuat.

Ia menambahkan, di era digital informasi adalah aset strategis yang harus dijaga dari ancaman kebocoran, penyalahgunaan, hingga serangan siber yang dapat mengganggu layanan publik maupun stabilitas pemerintahan.

Melalui kegiatan ini, Winarno berharap:

1. Pemahaman aparatur daerah soal keamanan informasi semakin meningkat.
2. Koordinasi antara pemda dan BSSN dalam pengamanan siber makin solid.
3. Perangkat daerah mampu menerapkan standar pengamanan informasi sesuai regulasi.

“Saya mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga ilmu, wawasan, dan rekomendasi yang diperoleh dapat langsung diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah masing-masing,” pungkasnya.