BONE, lapagala.com — Aktivis pemuda asal Kabupaten Wajo, Bang Ichal, membantah pernyataan Dandim 1407/Bone Letkol Inf Laode Muhammad Idrus yang menyebut adanya massa dari luar Bone, termasuk Wajo, dalam kericuhan demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Bone, Selasa (19/8/2025).

Ichal menilai klaim tersebut melukai hati para aktivis Wajo dan dianggap sebagai upaya mengalihkan fokus dari substansi persoalan yang sedang diperjuangkan ribuan rakyat Bone.

“Saya menolak keras tuduhan itu. Klaim bahwa orang Wajo yang membuat rusuh sangat mencederai perasaan kami para aktivis. Lebih jauh lagi, ini justru terlihat seperti upaya mengalihkan perhatian dari substansi tuntutan utama, yaitu penolakan kenaikan PBB-P2 yang mencekik rakyat Bone,” tegas Ichal kepada wartawan, Rabu (20/8/2025).

Menurut Ichal, bukti-bukti di media sosial menunjukkan fakta berbeda. Ia menyebut puluhan siaran langsung (live) di TikTok memperlihatkan massa lokal Bone yang masih bertahan hingga malam dan melakukan aksi perlawanan.

“Di banyak live TikTok bisa disaksikan sendiri, orang Bone yang bertahan hingga malam. Justru mereka yang melakukan lemparan batu. Jadi jangan lempar tuduhan ke luar daerah,” tambahnya.

Isu Orang Wajo Dinilai Politis

Ichal menduga narasi yang menyebut keterlibatan orang Wajo sengaja dibangun untuk menciptakan opini publik tertentu dan menggeser fokus perdebatan dari kebijakan kenaikan PBB-P2 ke isu identitas daerah.

“Ini jelas framing. Dengan melempar isu orang Wajo, publik jadi diarahkan untuk ribut soal siapa yang bikin rusuh, bukan lagi fokus pada persoalan pokok: kebijakan PBB-P2 yang memberatkan rakyat. Itu strategi klasik untuk memecah perhatian,” kritiknya.

Ia juga memperingatkan bahwa pernyataan aparat semacam itu berpotensi memicu ketegangan antar daerah. Ichal menegaskan bahwa aksi penolakan PBB-P2 merupakan gerakan sah rakyat Bone, bukan campur tangan Wajo atau daerah lain.

“Jangan pernah main-main dengan isu identitas daerah. Itu berpotensi memecah belah rakyat. Tuntutan penolakan PBB-P2 ini murni lahir dari keresahan rakyat Bone, bukan dari Wajo atau daerah lain. Jadi hentikan framing yang menyesatkan,” tegasnya.

Harapan kepada Aparat

Ichal berharap aparat TNI dan Polri lebih bijak dalam menyampaikan informasi kepada publik. Menurutnya, setiap pernyataan pejabat seharusnya berdasarkan data valid, bukan asumsi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman.

“Kami menghormati aparat keamanan. Tapi kami juga meminta mereka jujur dan objektif. Jangan sampai aparat justru jadi corong untuk mengaburkan perjuangan rakyat,” pungkasnya.