Gowa, Lapagala.com — Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Gowa menyampaikan pandangan strategis terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kantor DPRD Gowa, Selasa (26/8/2025).

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menekankan pentingnya penataan sumber daya manusia sesuai kompetensi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar APBD lebih mandiri dan berdaya guna.

Fraksi Gowa Sejahtera mendorong percepatan realisasi belanja modal, terutama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih cepat.

Sementara itu, Fraksi Partai NasDem menyatakan dukungannya terhadap tema pembangunan Pemulihan Sosial Ekonomi Berkelanjutan yang diusung pemerintah, menilai tema tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat pasca-pandemi.

Fraksi Amanat Nasional melalui juru bicaranya menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam kebijakan anggaran. Mereka berharap APBD Perubahan 2025 dapat tepat sasaran dan fokus pada program-program prioritas daerah.

Fraksi Partai Golkar menekankan perlunya antisipasi terhadap tantangan transformasi digital dan keberlanjutan pembangunan, sementara Fraksi Partai Demokrat menyoroti pentingnya tata kelola anggaran yang akuntabel dengan dukungan sistem informasi terintegrasi.

Di sisi lain, Fraksi Partai Gerindra memberikan perhatian khusus pada fleksibilitas penggunaan anggaran dan peningkatan sarana pendidikan sebagai upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia.

Menanggapi pandangan tersebut, Bupati Gowa, Husniah Talenrang, menegaskan bahwa Perubahan APBD 2025 akan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi.

“Seluruh masukan dewan menjadi bahan penting untuk memperkuat arah kebijakan pemerintah. Orientasi belanja daerah tidak lepas dari kepentingan masyarakat luas, sehingga kolaborasi eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menghadirkan pembangunan yang lebih baik,” ujar Husniah.

Selanjutnya, seluruh masukan fraksi akan dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merumuskan arah kebijakan APBD Perubahan 2025.