JAKARTA, LAPAGALA.COM — Presiden RI Prabowo Subianto memastikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mencabut sejumlah kebijakan yang selama ini menuai kritik publik, termasuk soal besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Hal itu disampaikan Prabowo usai memimpin rapat bersama ketua umum partai politik, pimpinan DPR, MPR, dan sejumlah tokoh politik di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025).

“Pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk respons atas aspirasi rakyat dan menjadi komitmen DPR untuk lebih berpihak kepada kepentingan publik.
“Pimpinan DPR dan ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Selain itu, Prabowo meminta DPR RI membuka ruang dialog lebih luas dengan publik. Ia mendorong agar tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi dapat diundang langsung untuk berdiskusi dengan pimpinan DPR.

“Saya minta pimpinan DPR mengundang tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, siapa pun yang ingin menyampaikan aspirasi supaya bisa diterima dengan baik,” tutur Prabowo.

Prabowo menambahkan, pencabutan kebijakan soal tunjangan DPR dan kunjungan kerja ke luar negeri akan segera ditindaklanjuti DPR. Sementara tuntutan masyarakat lainnya dapat disampaikan melalui delegasi resmi kepada lembaga legislatif.

Rapat di Istana Merdeka ini digelar di tengah maraknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang menuntut perubahan sikap DPR RI. Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pimpinan partai politik, antara lain:

• Surya Paloh (NasDem)
• Megawati Soekarnoputri (PDIP)
• Bahlil Lahadalia (Golkar)
• Zulkifli Hasan (PAN)
• Muhaimin Iskandar (PKB)
• Edhie Baskoro Yudhoyono (mewakili Partai Demokrat)
• Muhammad Kholid (Sekjen PKS)

Sementara dari unsur legislatif, hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.