Makassar, Lapagala.com — Ribuan mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Makassar menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Flyover Makassar, Senin (1/9/2025).
Aksi yang berlangsung sejak siang hingga sore hari ini hanya dikawal oleh Polisi Militer (PM) TNI tanpa kehadiran aparat kepolisian. Massa yang terdiri dari BEM UNM, BEM FBS, BEM FIP, BEM GB, serta berbagai perwakilan fakultas lainnya memulai long march dari kampus menuju flyover.

Sekitar pukul 15.20 WITA, ribuan mahasiswa tiba di lokasi aksi sambil bergandengan tangan dan meneriakkan yel-yel, “Revolusi, revolusi, revolusi!” Selang 20 menit kemudian, tepat pukul 15.40 WITA, lebih dari lima ban bekas dibakar di tengah jalan. Asap hitam pekat membubung tinggi, membuat langit Makassar tampak gelap. Akibat aksi blokade jalan ini, arus lalu lintas lumpuh total dan memaksa pengendara mencari jalur alternatif.
Massa tampak mengenakan almamater oranye kebesaran UNM. Orasi-orasi dilakukan secara bergantian oleh masing-masing perwakilan BEM, diiringi sorakan massa dengan teriakan “Ganti Kapolri! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat!”
Ketua BEM UNM, Syamry, menegaskan sikap perlawanan terhadap negara yang dinilai telah membungkam suara rakyat.
“Selama negara memilih membungkam suara rakyat dengan intimidasi, fitnah, dan peluru, demokrasi hanyalah topeng. Aparat yang seharusnya melindungi kini menjadi alat pemukul bagi kepentingan oligarki,” tegas Syamry.
Melalui pernyataan sikapnya, Aliansi Mahasiswa Makassar melayangkan 14 tuntutan utama, di antaranya:
- Menolak RKUHAP dan pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran
- Mencabut UU TNI untuk menegakkan supremasi sipil
- Menghentikan kriminalisasi gerakan rakyat
- Menolak kenaikan tunjangan DPR
- Mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat dan RUU Perampasan Aset
- Menuntut pemecatan anggota DPR yang terbukti korupsi
- Mendorong reformasi total kinerja kepolisian
Aksi ini menjadi salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar di Makassar tahun 2025, dengan seruan lantang mahasiswa menuntut keadilan dan menolak apa yang mereka sebut sebagai wajah oligarki negara.


