MAKASSAR, LAPAGALA.COM — Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (wamen ham), mugiyanto, merespons desakan perserikatan bangsa-bangsa (pbb) yang meminta indonesia segera menggelar investigasi terkait kerusuhan di makassar.

Hal itu disampaikan mugiyanto saat menjenguk budi hariyadi, anggota satpol pp makassar yang menjadi korban kerusuhan di kantor dprd makassar. budi kini masih menjalani perawatan di rs primaya, kamis (4/9/2025).

Mugiyanto mengatakan, pemerintah sudah melakukan langkah penyelidikan sejak awal. menurutnya, investigasi berjalan tanpa harus menunggu adanya permintaan dari pbb.

“ya, kita sedang melakukan itu. kami ingin memastikan bahwa tanpa ada permintaan dari pbb pun kami sudah melakukan upaya-upaya tersebut,” kata mugiyanto kepada awak media.

Pernyataan itu disampaikan dengan didampingi kepala kanwil kemenham sulsel, daniel rumsowek, yang hadir menemaninya. mugiyanto menegaskan, penanganan kekerasan maupun dugaan pelanggaran hak asasi manusia merupakan kewajiban pemerintah.

“karena itu memang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kalau ada persoalan kekerasan, ada juga pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah turun,” tegasnya.

Sebagai contoh, mugiyanto menyinggung kasus meninggalnya affan kurniawan yang ditangani secara terbuka oleh mabes polri. proses penyelidikan kasus tersebut bahkan disiarkan secara langsung.

“affan itu kan sudah diselidiki secara terbuka, online, live. kementerian hak asasi manusia ikut memantau selain kompolnas dan komnas ham,” ucapnya.

Ia menyebut, hasil penyelidikan kasus tersebut telah diputuskan melalui mekanisme etik yang transparan.

“dan saya pikir putusan sudah diberikan, putusan etik, sudah diberhentikan. saya pikir dalam hal itu kita sudah menjalankan apa yang harus dilakukan,” tukasnya.

Mugiyanto menegaskan, langkah investigasi pemerintah tidak dilakukan karena tekanan pihak luar, termasuk pbb.

“jadi, soal pbb, ya tadi sudah saya sampaikan tanpa diminta pun, kami sebagai negara, pemerintah indonesia sebagai pemerintah yang menghormati hak asasi manusia, demokrasi,” imbuhnya.

Ia juga menautkan langkah pemerintah ini dengan visi besar asta cita presiden prabowo subianto yang menempatkan demokrasi dan ham di posisi utama.

“demokrasi dan hak asasi manusia itu di asta cita yang pertama dari presiden prabowo, kami sudah menjalankan. dan kalau dirasa perlu, kami nanti akan datang ke jenewa, ke sidang dewan ham pbb pada akhir bulan ini,” tuturnya.

Mugiyanto menilai, kehadiran pemerintah indonesia di sidang dewan ham pbb akan menjadi bukti komitmen terhadap demokrasi dan penghormatan ham di hadapan dunia. menurutnya, pemerintah tidak hanya berbicara di dalam negeri, tetapi juga siap bertanggung jawab secara internasional.

Ia menambahkan, presiden prabowo telah memberikan arahan khusus kepada polri untuk menjunjung tinggi standar hukum internasional.

“mereka diminta berpegang pada iccpr atau kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik,” ujarnya.

“itu yang mengatur tentang jaminan kebebasan berekspresi, kebebasan bersuara, tapi harus dilakukan secara damai. itu sudah dijamin oleh pemerintah, kita menghormati, kita melindungi,” tutupnya.