JAKARTA, LAPAGALA.COM — Pengamat politik Rocky Gerung menilai Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, melakukan langkah keliru sejak awal menjabat. Pernyataan Purbaya terkait tuntutan aksi demonstrasi rakyat dinilai tidak sensitif dan memicu blunder politik.

Menurut Rocky, seorang Menteri Keuangan seharusnya memiliki kepekaan terhadap situasi sosial. Ia menegaskan, rakyat saat ini sedang menuntut keadilan ekonomi melalui paket 17+8 tuntutan yang menjadi agenda besar gerakan demonstrasi nasional.

“Kalimat yang keluar dari seorang Menteri Keuangan tidak boleh mendua tafsir. Kalau ia mengatakan tuntutan rakyat itu tidak masuk akal, maka publik wajar marah. Karena tuntutan itu lahir dari rasa ketidakadilan yang nyata,” ujar Rocky melalui kanal YouTube-nya, Rabu (10/9/2025).

Rocky mengingatkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar kebijakan ekonomi pemerintah berjalan dengan semangat redistribusi kekayaan. Menurutnya, kekayaan alam yang selama ini dikuasai segelintir kelompok harus dikembalikan ke rakyat.

“Presiden sudah bicara soal pajak progresif, perampasan aset, dan redistribusi. Jadi Menkeu harus tune in dengan misi itu, bukan malah mempertanyakan aspirasi rakyat,” tegasnya.

Rocky juga membandingkan Purbaya dengan mantan Menkeu Sri Mulyani. Menurutnya, Sri Mulyani dikenal piawai menjaga stabilitas fiskal, namun kebijakannya dinilai terlalu bergantung pada utang dan pajak yang membebani masyarakat. Kini, publik menunggu apakah Purbaya mampu membawa paradigma baru yang lebih pro-rakyat.

“Kalau dulu Sri Mulyani disiplin fiskal tapi mengandalkan pajak dan utang, sekarang orang ingin melihat Purbaya bisa menemukan sumber pendapatan negara lain tanpa menindas rakyat. Itu ujiannya,” kata Rocky.

Rocky menilai, komentar awal Purbaya justru memperkuat sinisme publik. Pasar pun bereaksi, IHSG tercatat anjlok dan rupiah melemah. Namun, ia menilai yang lebih berbahaya adalah kerusakan komunikasi politik di tengah ekspektasi besar masyarakat.

“Ucapan menteri tidak bisa asal. Ia harus paham, apakah yang ia sebut ‘segelintir orang’ itu rakyat yang lapar atau justru oligarki yang sudah kenyang. Kalau tidak jelas, publik akan menilainya sebagai ketidakseriusan,” jelas Rocky.

Lebih lanjut, Rocky menekankan bahwa tugas utama Purbaya bukan hanya mengelola fiskal, tetapi juga menjalankan mandat ideologis Presiden: mengembalikan hasil kekayaan bangsa ke tangan rakyat.

“Hanya dengan redistribusi, rakyat percaya pada pemerintah. Kalau kekayaan tetap kabur ke luar negeri dan oligarki yang menikmati, maka blunder ini akan jadi awal krisis kepercayaan,” pungkasnya.