lapagala.com, Makassar – Masyarakat dan Pemuda Jeneponto yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih Putra Daerah (KMPPD) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Rabu (10/9/2025).

Aksi tersebut menyoroti dugaan korupsi pada proyek pembangunan irigasi Kelara-Karelloe, Kabupaten Jeneponto.

Jenderal Lapangan KMPPD, Marlo, menyebut proyek dengan nilai anggaran Rp31 miliar itu dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai spesifikasi. Ia menegaskan, kondisi fisik bangunan banyak bermasalah sehingga berpotensi jebol meski masih dalam tahap pekerjaan.

“Pekerjaan D.I Kelara Karelloe dengan nilai anggaran Rp31 miliar dari APBN 2025 tidak sesuai bestek, menyalahi spesifikasi kontrak, bahkan kualitas material yang digunakan sangat diragukan,” kata Marlo.

Menurutnya, pemenang tender proyek tersebut yakni CV. Nanda Aliza diduga mengerjakan pembangunan secara asal-asalan. Hal itu terbukti dari kualitas infrastruktur saluran irigasi yang buruk dan menuai banyak protes masyarakat.

KMPPD juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah, khususnya Kepala Balai Pompengan Jeneberang yang dinilai tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

“Kami mendesak Kepala Balai Pompengan segera mengevaluasi kinerja kontraktor dan PPK. Selain itu, Kejaksaan Tinggi Sulsel harus memeriksa oknum yang diduga terlibat tindak pidana korupsi dalam proyek irigasi ini,” tegasnya.

KMPPD menegaskan akan terus melakukan aksi berkelanjutan di depan kantor Balai Pompengan Jeneberang serta melaporkan dugaan korupsi tersebut secara resmi ke Kejaksaan Tinggi Sulsel sebagai bentuk pengawasan masyarakat.