Makassar, Lapagala.com — Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Turatea (GRT) menggelar aksi unjuk rasa di lokasi Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (8/12/2025). Mereka mendesak pemberhentian dua pejabat publik yang diduga terlibat skandal asusila, yakni MB, Wakil Ketua II DPRD Jeneponto, dan SR, anggota DPRD Takalar. Keduanya merupakan kader PKB.

Aksi sempat berlangsung tegang ketika massa mencoba memasuki ruangan rapat internal partai. Sejumlah peserta Muswil PKB menolak, sehingga terjadi adu argumen. Situasi akhirnya mereda setelah aparat kepolisian menenangkan kedua pihak dan meminta massa menunggu kehadiran petinggi PKB.

Koordinator aksi GRT, Rahmat Hidayat, menyatakan bahwa dugaan skandal yang menyeret dua legislator tersebut telah melanggar nilai moral dan budaya Siri’ di Jeneponto.

“Skandal ini bukan sekadar persoalan rumah tangga, tetapi dugaan pelanggaran berat terhadap etika dan moral pejabat publik. Ini bertentangan dengan prinsip moral, kode etik legislatif, dan nilai kepatutan yang wajib dijunjung seorang wakil rakyat,” ujarnya.

Rahmat menegaskan bahwa aksi di lokasi Muswil PKB dilakukan untuk mendesak perhatian serius dari pimpinan partai. Ia meminta DPW PKB Sulsel berkoordinasi dengan DPC Jeneponto untuk memproses laporan masyarakat dan mencabut status kader MB. GRT diketahui telah melaporkan kasus tersebut ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto pada awal Desember 2025, namun menilai belum ada perkembangan karena sidang etik belum dimulai.

Sementara itu, Sekretaris DPW PKB Sulsel, Muhammad Haekal, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima aduan resmi terkait dugaan skandal dua kadernya.

“Secara resmi kami sudah menerima aduan tersebut. DPW juga telah menerima surat aduan yang masuk sebelumnya,” ujarnya saat menemui massa aksi.

Haekal mengatakan DPW masih melakukan pendalaman dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan. Ia menegaskan bahwa PKB tidak akan mentolerir pelanggaran asusila jika terbukti.

“Tugas kami adalah memproses aduan sesuai mekanisme partai. Karena ini berupa tuduhan, kami butuh bukti kuat untuk meyakinkan pengambil kebijakan di partai. Jika ada bukti kuat, kami pastikan partai mengambil sikap tegas,” tegasnya.

Ketua BK DPRD Jeneponto, Amdy Safri, juga membenarkan adanya laporan dari GRT, tetapi menyebutkan bahwa berkas yang masuk belum lengkap sesuai syarat formal pengaduan.

“Berkas awal memang belum lengkap, sehingga kami minta diajukan ulang. Jadwal pemeriksaan akan ditetapkan setelah bukti-bukti lengkap,” jelasnya.

Ia menegaskan belum dapat menyampaikan perkembangan kasus sebelum proses pembuktian dimulai.

Kasus dugaan skandal itu mencuat setelah video pengakuan seorang pria berinisial HN viral di media sosial pada pertengahan November 2025. HN, yang disebut sebagai mantan suami SR, mengklaim bahwa istrinya menjalin hubungan dengan MB hingga hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki pada April 2025.

Dalam video berdurasi delapan menit tersebut, HN menceritakan bahwa kecurigaannya muncul saat ia kembali dari pekerjaannya di Bali dan menemukan kondisi istrinya yang sedang mengandung. Ia juga mengungkap bahwa SR menolak menjalani pemeriksaan medis hingga akhirnya melahirkan. HN menyebut bahwa istrinya kemudian mengakui telah menikah siri dengan MB, sehingga ia memilih berpisah.