Lapagala.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto menilai bahwa penguatan ketahanan pangan nasional tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta. Menurutnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus hadir dengan peran yang lebih besar agar struktur industri pangan tetap seimbang.

Pandangan tersebut disampaikan Adisatrya saat menanggapi rencana investasi besar PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang bekerja sama dengan PT Danantara Asset Management (Persero), termasuk rencana hilirisasi sejumlah komoditas pangan.

“BUMN sangat harus punya peran. Jangan semua didominasi oleh swasta,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).

Adisatrya mengatakan rencana investasi sekitar Rp20 triliun yang disampaikan PTPN III perlu dikaji secara menyeluruh. Ia menilai sejumlah sektor pangan, termasuk peternakan ayam dan beberapa komoditas lainnya, sejak lama dikuasai pemain swasta yang memiliki pengalaman kuat, jaringan distribusi luas, serta proses produksi yang efisien.

“Selama ini bidang ini sangat dikuasai oleh swasta. Mereka sudah sangat memahami industrinya, jaringan distribusinya luar biasa, dan proses produksinya sangat efisien,” kata politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Ia mengingatkan bahwa BUMN harus berhati-hati ketika masuk ke sektor dengan tingkat persaingan tinggi. Menurutnya, keberhasilan usaha tidak cukup bertumpu pada besarnya modal, tetapi juga pada efisiensi operasional, kualitas produk, dan keterjangkauan harga.

“Jangan sampai BUMN masuk ke bidang yang sudah sangat didominasi swasta tapi tidak bisa bersaing. Produk harus berkualitas, efisien, dan harganya terjangkau,” tegasnya.

Meski begitu, Komisi VI tetap mendukung langkah pemerintah melalui BUMN untuk memperkuat ketahanan pangan, selama dilakukan melalui perencanaan dan penghitungan yang matang.

“Kami mendukung segala upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan. Tapi usaha bisnis harus cermat, dihitung benar, dan BUMN harus mampu bersaing,” lanjutnya.

Ia juga menegaskan bahwa sektor pangan dijalankan berdasarkan mekanisme pasar, sehingga BUMN tidak dapat hanya mengandalkan dukungan pemerintah. Jika tidak kompetitif, masyarakat tetap akan memilih produk swasta.

“Kalau di lapangannya BUMN tidak perform, masyarakat pasti tetap pilih swasta. Kita ingin risikonya terbagi, tidak didominasi satu pihak,” tutupnya.