TEHERAN — Pemerintah Iran resmi menunjuk Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Sekretaris baru Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC), menggantikan Ali Larijani yang dilaporkan tewas dalam serangan Israel di Teheran.

Penunjukan tersebut dikonfirmasi kantor presiden Iran melalui unggahan di platform X pada Selasa.

Zolghadr dikenal sebagai figur militer garis keras dengan latar belakang kuat di Korps Garda Revolusi Islam, bukan diplomat atau negosiator. Ia sebelumnya menjabat sebagai wakil komandan IRGC dan pernah menjadi wakil menteri dalam negeri pada era Presiden Mahmoud Ahmadinejad.

Jabatan Sekretaris SNSC merupakan posisi strategis di Iran karena berperan dalam mengendalikan kebijakan utama negara, termasuk program nuklir, strategi regional, hingga respons terhadap tekanan internasional.

Pengangkatan Zolghadr dinilai sebagai sinyal kuat pergeseran kebijakan Iran dari pendekatan diplomasi menuju garis yang lebih militeristik, seiring meningkatnya pengaruh IRGC dalam struktur kekuasaan negara.

Pergeseran dari Pragmatism ke Garis Keras

Sebelumnya, Ali Larijani dikenal sebagai tokoh pragmatis di lingkar elite Iran. Ia pernah terlibat sebagai negosiator dalam kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action pada 2015 dan dinilai masih membuka ruang dialog dengan Barat.

Sejumlah analis menilai kematian Larijani, yang terjadi setelah terbunuhnya Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, mempercepat menguatnya faksi garis keras di Iran.

Peneliti Quincy Institute, Eldar Mamedov, menyebut kondisi ini sebagai langkah berisiko yang berpotensi memperpanjang konflik di kawasan Timur Tengah.

Sementara itu, analis dari European Council on Foreign Relations, Ellie Geranmayeh, menilai hilangnya tokoh moderat mempercepat dominasi kelompok keamanan dalam pengambilan keputusan strategis.

Sejumlah posisi kunci kini diisi oleh figur berlatar belakang IRGC, seperti Mohsen Rezaei, Ahmad Vahidi, serta Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf.

Dampak pada Kebijakan Nuklir

Perubahan kepemimpinan ini juga diperkirakan berdampak pada arah kebijakan nuklir Iran.

Data dari Badan Energi Atom Internasional menyebut Iran memiliki lebih dari 440 kilogram uranium yang diperkaya hingga 60 persen—mendekati tingkat yang dapat digunakan untuk senjata nuklir.

Meski belum ada bukti program senjata nuklir aktif, penguatan kelompok garis keras dinilai akan membuat Iran lebih defensif dan kurang terbuka terhadap kompromi internasional.

Program nuklir pun berpotensi diposisikan sebagai aset strategis, bukan lagi alat negosiasi.

Selain sektor keamanan, IRGC juga diketahui memiliki pengaruh signifikan dalam perekonomian Iran, khususnya di sektor energi.