LAPAGALA.COM, MAROS — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros terancam tergerus sekitar Rp10 miliar pada 2025. Penyebabnya, Kementerian Perumahan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kepala Bapenda Maros, M Ferdiansyah, menyebutkan, sebanyak 2.400 dokumen BPHTB kini digratiskan. Meski begitu, kondisi fiskal Maros tak sepenuhnya suram. Hingga Agustus 2025, penerimaan pajak telah mencapai Rp121 miliar, naik Rp16 miliar dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp105 miliar.

Secara keseluruhan, PAD Maros tercatat Rp191 miliar atau 55,81% dari target Rp342 miliar. Sekretaris Daerah Maros, Andi Davied Syamsuddin, menyebut capaian itu belum menggembirakan karena beberapa sektor masih rendah realisasinya.

“Pajak bumi dan bangunan baru mencapai Rp12,3 miliar atau 30,39 persen. BPHTB sendiri baru Rp25,7 miliar atau 41,52 persen,” ungkap Davied, Senin (8/9/2025).

Sektor pariwisata justru paling lemah. Dari target Rp9 miliar, baru Rp1,9 miliar atau 21,30% yang masuk kas daerah. Lesunya kunjungan wisata disebut menjadi faktor utama. Sementara itu, retribusi pemanfaatan barang milik daerah juga belum maksimal.

Namun, ada kabar baik dari beberapa sektor. RSUD dr. La Palaloi telah menyumbang Rp47,2 miliar atau 85% dari target, Dinas Kesehatan mencatat Rp17,3 miliar dari target Rp27,2 miliar, dan DLH bahkan sudah menyentuh 89% dengan capaian Rp155 juta.

Davied juga menyinggung soal alsintan (alat dan mesin pertanian) yang kini tak lagi produktif. Biaya perawatan lebih besar daripada pendapatan, sehingga Bupati Maros menyarankan komponen ini dihapus dari sumber PAD.

Meski capaian PAD hingga Agustus masih di bawah 60%, Pemkab Maros tetap optimistis mengejar target di akhir tahun. Triwulan IV diperkirakan menjadi momentum lonjakan pajak, khususnya PBB, sebagaimana tren tahun sebelumnya.

“Target memang berat, tapi pengalaman 2024 yang bisa menembus 98 persen jadi pegangan. Kita optimistis,” tegas Davied.

Kini, PAD Maros berada di persimpangan antara kehilangan Rp10 miliar akibat kebijakan pusat dan upaya memaksimalkan potensi sektor lain. Apakah optimisme fiskal ini cukup menjaga stabilitas hingga akhir 2025? Waktulah yang akan menjawabnya.