Lapagala.com, Palopo — Di tengah euforia dukungan politik terhadap pembentukan Provinsi Luwu Raya, Presidium KAHMI Palopo, Afrianto, melontarkan pandangan kritis berbasis data. Dalam diskusi publik yang digelar Sabtu (31/1/2026), ia mengajak seluruh elemen perjuangan untuk berhenti menggunakan data yang bias dan mulai menyusun naskah akademik yang kuat serta tak terbantahkan.

Afrianto menyoroti klaim yang kerap disampaikan aktivis dan elit lokal bahwa Luwu Raya menyumbang 50 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan. Menurutnya, narasi tersebut tidak sesuai dengan data resmi dan justru berpotensi melemahkan posisi tawar di hadapan pemerintah pusat.

“Mari bicara jujur dengan data. Kontribusi PDRB Luwu Raya itu sekitar 12 persen dari total PDRB Sulsel, atau secara valuasi sekitar Rp46,9 triliun dari total Rp337 triliun. Narasi 50 persen itu menyesatkan dan justru melemahkan posisi tawar kita jika berhadapan dengan teknokrat di Bappenas atau Kemendagri,” ujar Afrianto.

Ia juga menyampaikan peringatan dini terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah yang tengah disusun pemerintah pusat. Menurutnya, terdapat risiko bahwa evaluasi pusat justru bisa mengarah pada penggabungan daerah yang dinilai gagal, bukan pemekaran.

“Jangan sampai kita sibuk teriak pemekaran, tapi karena data fiskal kita lemah, di mana PAD rata-rata hanya menopang sekitar 20 persen APBD, pusat justru melihat kita tidak layak. Kita harus waspada,” katanya.

Untuk memperkuat posisi di tingkat nasional, Afrianto menyarankan perubahan pendekatan dalam penyusunan naskah akademik. Ia menilai, kajian tersebut tidak boleh hanya berfokus pada potensi internal, tetapi juga harus memuat proyeksi atau peramalan ekonomi makro.

Ia menekankan posisi strategis Teluk Bone serta peran konektivitas Luwu Raya sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.

“Kita harus menjual gagasan bahwa Luwu Raya adalah pemicu ekonomi bagi Sulawesi Tengah, Tenggara, dan Utara. Jika naskah akademik kita mampu membuktikan bahwa berdirinya provinsi ini akan melipatgandakan valuasi ekonomi nasional dan mengefisiensikan logistik ke IKN, barulah Jakarta akan membuka pintu. Kita butuh epistemic authority, otoritas pengetahuan yang valid, bukan sekadar retorika di warung kopi,” tutup kandidat doktor ilmu ekonomi tersebut.