LAPAGALA.COM, MAKASSAR — Aliansi organisasi kemudaan dan mahasiswa daerah di Sulawesi Selatan menggelar kegiatan diskusi publik bertajuk “Dialog Kedaerahan” pada Kamis malam (21/05/2026). Acara yang berlangsung di Tetes Kopi x Authentic City, Makassar ini mengangkat tema yang cukup krusial: “Sulsel Darurat Bencana Ekologi: Refleksi Eksploitasi Industrialisasi, dan Perampasan Ruang Hidup”.

Dipandu oleh Muh Nur Alqadri, S.I.Kom (Wakil Sekretaris Jenderal PP HPMM) selaku moderator, diskusi ini menjadi panggung bagi para pemimpin lembaga mahasiswa untuk membeberkan potret kelam kerusakan lingkungan yang terjadi di tanah kelahiran mereka masing-masing.

Ketua Umum PP HPMM, Muh Fiqri Anugrah, S.T, dalam opening speech-nya menegaskan bahwa dialog ini lahir dari keresahan yang sama. “Di Enrekang (Bumi Massenrempulu), kami mulai merasakan dampak nyata perubahan iklim dan ancaman tata ruang. Jika kita tidak menyatukan suara dari berbagai daerah malam ini, industrialisasi ugal-ugalan akan merampas hak hidup masyarakat lokal di seluruh pelosok Sulawesi Selatan,” ujarnya membuka diskusi.

Kondisi wilayah hulu kemudian disoroti oleh Agung Belo Rapa’ selaku Ketua IPPEMSI (Toraja). Ia memaparkan bahwa Tana Toraja dan Toraja Utara merupakan kawasan hulu yang berfungsi sebagai paru-paru hijau Sulsel. Namun, ekspansi pembangunan yang tidak ramah lingkungan dan eksploitasi kawasan pegunungan kini mulai mengancam kelestarian alam tersebut. “Jika hulu rusak akibat industri, maka bencana ekologis tinggal menunggu waktu untuk menggulung kita semua,” tegas Agung.

Masalah tak kalah pelik terjadi di wilayah hilir dan pesisir. Ketua PB IPMIL RAYA, Abd. Hafid, S.Hum, membeberkan eksploitasi nikel skala besar yang terjadi di Luwu Raya, mulai dari Luwu Timur hingga Luwu Utara. Menurutnya, hilirisasi industri yang digemborkan nyatanya menyisakan pencemaran lingkungan, kerusakan wilayah pesisir, dan tersingkirnya masyarakat lingkar tambang. “Masyarakat pesisir dan lingkar tambang menjadi korban pertama dari perampasan ruang hidup ini. Kita butuh komitmen nyata dari pemerintah, bukan sekadar janji manis regulasi,” kritik Hafid.

Masih dari wilayah Luwu, Kabid Pendidikan PP IPMIL LUWU, Haikal, menambahkan bahwa tragedi bencana banjir dan longsor yang berulang kali menghantam wilayah Luwu adalah alarm keras bahwa alam sudah rusak akibat pembukaan lahan skala besar di hulu. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendidikan ekologi bagi generasi muda agar sadar bahwa ruang hidup mereka sedang dijarah.

Bergeser ke daerah agraris, tantangan lingkungan juga nyata di Enrekang, Pinrang, dan Sidrap. Kabid JIA PP HPMM, Ishak B. Lakim, menyoroti bagaimana lahan produktif di Enrekang kini rentan mengalami degradasi lingkungan dan konflik agraria akibat lemahnya perlindungan ruang hidup bagi warga lokal.

Hal senada disampaikan oleh Muh. Reski dari PP KPMP (Pinrang). Sebagai salah satu lumbung pangan, Pinrang kini dihantui banjir musiman yang semakin parah dan kerusakan wilayah pesisir akibat alih fungsi lahan. “Sektor pertanian dan perikanan warga terancam runtuh jika industri tidak dikontrol,” kata Reski. Sementara itu, Ketua Umum IPMI Sidrap Pusat Makassar, Fadhly Surya Ardi, mengingatkan agar modernisasi dan alih fungsi lahan di Sidrap jangan sampai mengorbankan kelangsungan hidup petani yang menjadi urat nadi daerah.

Menutup jalannya diskusi, perwakilan dari PKN MAPALA SE-INDONESIA yang hadir menggantikan Ketua Umum Muh. Yusril Sudarmin, menarik kesimpulan bahwa krisis ekologi di Sulawesi Selatan sudah bersifat kolektif, terstruktur, dan saling terhubung dari hulu hingga ke hilir. “Apa yang terjadi di hulu Toraja atau Enrekang, dan apa yang dikeruk di bumi Luwu, dampaknya akan terasa hingga ke pesisir Makassar. Ini adalah rantai kehancuran ekologis yang hanya bisa kita lawan dengan konsolidasi gerakan lingkungan pemuda yang solid,” pungkasnya.

Melalui dialog ini, para keterwakilan lembaga sepakat untuk merumuskan rekomendasi gerakan advokasi bersama demi menekan para pemangku kebijakan agar menghentikan perampasan ruang hidup dan menyelamatkan lingkungan di Sulawesi Selatan.