MAKASSAR – Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Senin (22/6/2026).

Massa aksi datang menggunakan puluhan sepeda motor dan satu unit mobil pikap yang dijadikan sebagai panggung orasi. Dalam aksinya, mereka menyoroti berbagai persoalan yang dinilai terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah.

Aksi yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Badko Sulsel, Muh Rafly Tanda, menyoroti kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Rafly, berbagai persoalan nasional yang terjadi saat ini menunjukkan adanya kemunduran dalam tata kelola pemerintahan.

“Meningkatnya beban ekonomi masyarakat, ketidakpastian hukum, lemahnya pemberantasan korupsi, berbagai kebijakan yang minim partisipasi publik, serta maraknya dugaan penyimpangan dalam program-program strategis nasional telah menimbulkan kegelisahan yang luas di tengah rakyat,” ujar Rafly dalam orasinya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut juga dirasakan di Sulawesi Selatan yang masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari rendahnya transparansi pengelolaan anggaran pendidikan, lambannya penanganan kasus korupsi, hingga lemahnya pengawasan penggunaan keuangan negara.

Dalam aksi tersebut, HMI Badko Sulsel menyampaikan tujuh tuntutan nasional, yakni:

1. Mendesak pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) guna mengurangi beban ekonomi masyarakat dan menstabilkan harga kebutuhan pokok.
2. Mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.
3. Menolak Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai berpotensi mengganggu kemandirian desa serta membuka ruang intervensi politik terhadap kelembagaan ekonomi rakyat.
4. Mendesak aparat penegak hukum memeriksa seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Badan Gizi Nasional (BGN) apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum, penyimpangan kewenangan, maupun kerugian negara.
5. Mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk menstabilkan ekonomi nasional, menjaga nilai tukar rupiah, dan melindungi daya beli masyarakat.
6. Mendorong terwujudnya pendidikan gratis, berkualitas, dan merata sebagai amanat konstitusi.
7. Menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, masyarakat sipil, jurnalis, dan pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Aksi tersebut kemudian mendapat respons langsung dari Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi yang akrab disapa Cicu. Ia keluar dari ruang kerjanya untuk menemui massa aksi di depan gerbang kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel.

Di hadapan para demonstran, Cicu menyampaikan bahwa tuntutan yang dibawa HMI Badko Sulsel merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian, DPRD Sulsel siap meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak yang berwenang.

“Hari ini teman-teman menyampaikan tuntutan nasional yang tentu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kehadiran kami di provinsi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat,” kata Cicu.

Ia juga berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi yang diterima kepada DPR RI maupun kementerian terkait.

Selain itu, Cicu membuka ruang dialog apabila massa aksi ingin menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan-persoalan yang berada dalam kewenangan pemerintah provinsi.

“Pada dasarnya kami terbuka sebagai perwakilan masyarakat. Kami berdiri di barisan teman-teman. Kami juga ingin transparansi penggunaan anggaran, baik di tingkat provinsi maupun pusat,” tuturnya.

Aksi berlangsung dengan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian. Setelah menyampaikan aspirasi dan berdialog dengan Ketua DPRD Sulsel, massa aksi membubarkan diri secara kondusif.