LAPAGALA.COM — Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Beberapa posisi strategis mengalami pergantian pejabat, mulai dari pencopotan hingga pelantikan menteri baru.

Salah satu keputusan paling mengejutkan adalah pencopotan Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Hingga kini, Presiden belum menunjuk pengganti untuk posisi tersebut.

Purbaya Yudhi Sadewa Jadi Menteri Keuangan

Di sektor keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

Sementara itu, Dito Ariotedjo dicopot dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Namun, penggantinya belum diumumkan oleh Presiden.

Perubahan di P2MI dan Kementerian Koperasi

Pergantian juga terjadi di Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (P2MI). Politikus Golkar, Mukhtarudin, ditunjuk menjadi menteri baru menggantikan Abdul Kadir Karding.

Sementara di Kementerian Koperasi, Budi Arie Setiadi digeser dari kursinya. Posisi tersebut kini diisi oleh Ferry Joko Julianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi.

Kementerian Haji dan Umrah Dibentuk

Dalam reshuffle kali ini, Presiden Prabowo juga menambah nomenklatur baru dengan membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan resmi dilantik sebagai Menteri Haji dan Umrah, dengan Dahnil Anzar Simanjuntak mendampinginya sebagai Wakil Menteri.

Pelantikan di Istana Negara

Prosesi pelantikan menteri baru digelar di Istana Negara, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Para pejabat yang dilantik mengucapkan sumpah jabatan bersama.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo, diikuti para menteri.

Dengan reshuffle ini, Prabowo menegaskan arah baru kebijakan pemerintahannya, khususnya dalam bidang ekonomi, perlindungan pekerja migran, dan tata kelola haji. Namun, sejumlah posisi strategis masih kosong dan menunggu keputusan lebih lanjut dari Presiden.