YOGYAKARTA — Universitas Islam Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai kampus pelopor pemikiran kritis dengan menjadi tuan rumah diskusi publik bertajuk “Terus Terang Mahfud MD Goes to Campus: Edisi Khusus Reformasi”, Selasa (19/05).

Kegiatan yang diinisiasi program Terus Terang itu terselenggara melalui kolaborasi bersama Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) UII. Diskusi berlangsung di pelataran Gedung Fakultas Hukum UII mulai pukul 19.00 hingga 22.00 WIB dan dihadiri ratusan mahasiswa serta sivitas akademika.

Forum tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional seperti Mahfud MD, Rocky Gerung, Suparman Marzuki, Okky Madasari, serta Ketua BEM KM UGM Tiyo Ardianto.

Suasana reflektif terasa sejak awal acara ketika Rektor UII, Fathul Wahid, membacakan puisi berjudul “Republik Rem Blong”. Dalam puisinya, negara dianalogikan seperti bus tanpa kendali yang dikemudikan elite politik, sementara rakyat terus menjadi korban janji pemilu.

“Tetapi remnya tetap blong, dan setirnya selalu diperebutkan. Setiap lima tahun, kita diminta memilih sopir baru,” ucap Fathul di hadapan peserta diskusi.

Dalam sesi diskusi, Mahfud MD menyoroti krisis penegakan hukum yang menurutnya telah merusak sistem tata negara. Ia memperingatkan bahaya autocratic legalism, yakni praktik penggunaan hukum untuk membenarkan kepentingan elite penguasa.

“Hukum itu dibuat misalnya untuk melegalkan korupsi. Jadi orang korupsi menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu,” tegas Mahfud.

Menurutnya, pengabaian terhadap prinsip hukum akan melahirkan distrust atau ketidakpercayaan publik yang dapat mengancam persatuan bangsa.

Pandangan kritis juga disampaikan Okky Madasari. Ia menilai cita-cita reformasi telah mengalami kemunduran serius akibat semakin luasnya campur tangan militer di ruang sipil.

“Saya mengatakan reformasi sudah mati karena salah satu agenda utama reformasi adalah supremasi sipil, sementara yang kita lihat sekarang justru penegakan militerisme,” ujar Okky.

Ia mencontohkan penempatan aparat militer di berbagai posisi strategis pemerintahan, BUMN, hingga sektor pendidikan sebagai gejala yang patut diwaspadai.

Sementara itu, Rocky Gerung menilai demokrasi Indonesia sedang berada dalam situasi transisi yang tidak tuntas. Menurutnya, masyarakat masih dibayangi rasa takut yang diproduksi oleh kekuasaan sehingga demokrasi berjalan setengah hati.

“Kita baru keluar dari rumah otoritarianisme Orde Baru, tetapi belum berani masuk ke rumah demokrasi karena di depan kita masih lalu lalang tentara. Kita mengalami gejala creeping militarism,” kata Rocky.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk kembali membangun budaya argumentasi dan nalar kritis di ruang publik.

Dari perspektif HAM, Suparman Marzuki menyoroti lemahnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ia menyebut negara masih terjebak dalam praktik crime by omission atau pembiaran terhadap kejahatan kemanusiaan.

“Kita tidak bisa terus melangkah ke depan dengan meninggalkan hutang kemanusiaan yang begitu berat. Jangan memanipulasi sejarah,” tegasnya.

Di penghujung acara, Ketua BEM KM UGM Tiyo Ardianto mengingatkan mahasiswa mengenai tanggung jawab moral kaum intelektual terhadap rakyat.

“Selama pendidikan dibiayai oleh pajak rakyat, maka selama itulah kaum terdidik punya hutang kepada rakyat,” ujar Tiyo yang disambut tepuk tangan peserta.

Diskusi publik tersebut menjadi ruang refleksi atas perjalanan 28 tahun reformasi Indonesia sekaligus penegasan bahwa kampus tetap memiliki peran penting sebagai ruang dialog kritis, pengawal demokrasi, dan penjaga nilai-nilai reformasi.